Dilansir dari Bareksa.com, pemerintah akan kembali menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel pasca berakhirnya masa penawaran Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR012, pekan lalu (9/2/2023). Kali ini jenisnya Sukuk Negara Ritel (SR) atau Sukuk Ritel yakni SR018. Meski jenisnya produk investasi syariah, SR018 bisa dibeli oleh semua investor individu Warga Negara Indonesia/WNI tanpa memandang latar belakang agama maupun kepercayaan.
Tapi, sudahkah Anda mengenal Sukuk Ritel?
Mengenal Sukuk Ritel
Dilansir dari web Kementerian Keuangan RI dan Sikapi Uangmu OJK, Sukuk Negara Ritel (Sukuk Ritel) adalah Surat Berharga Syariah yang diterbitkan dan penjualannya diatur oleh Negara, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan RI. Produk investasi syariah yang satu ini ditawarkan oleh Pemerintah melalui agen penjual kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai pilihan investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.
Karakteristik Sukuk Ritel
Setidaknya ada enam karakteristik Sukuk Ritel yakni:
Pertama, untuk individu Warga Negara Indonesia
Kedua, pengelolaan investasi dengan prinsip syariah
Ketiga, pemesanan mulai dari Rp1 juta
Keempat, tenor tiga tahun
Kelima, imbalan tetap dibayarkan setiap bulan
Keenam, dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik
Mengenai pengelolaan investasi dengan prinsip syariah, yaitu Sukuk Ritel dikelola berdasarkan prinsip syariah, tidak mengandung unsur maysir (judi) gharar (ketidakjelasan) dan riba (usury), serta telah dinyatakan sesuai syariah oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).
Penerbitan sukuk ritel menggunakan struktur akad Ijarah – Asset to be Leased. Dana hasil penerbitan akan digunakan untuk kegiatan investasi berupa pembelian hak manfaat Barang Milik Negara untuk disewakan kepada pemerintah serta pengadaan proyek untuk disewakan kepada pemerintah. Imbalan berasal dari keuntungan hasil kegiatan investasi tersebut.
Apa saja sebenarnya keuntungan yang bisa diperoleh investor jika berinvestasi di Sukuk Ritel?
10 Keuntungan Investasi Sukuk Ritel SR018
Berdasarkan memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel seri sebelumnya yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI menyebutkan, ada 10 keuntungan berinvestasi Sukuk Ritel yaitu :
Pertama, pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel telah dijamin oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang SBSN dan dananya disediakan dalam APBN setiap tahunnya, sehingga tidak mempunyai risiko gagal bayar.
Kedua, pada saat diterbitkan (Pasar Perdana) Imbalan/Kupon ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata tingkat bunga deposito bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Ketiga, imbalan/Kupon dengan jumlah tetap (fixed coupon) sampai pada Tanggal Jatuh Tempo.
Keempat, imbalan/Kupon dibayar setiap bulan.
Kelima, kemudahan akses untuk melakukan Pemesanan Pembelian melalui Sistem Elektronik.
Keenam, dapat diperdagangkan di Pasar Sekunder dengan mekanisme transaksi di Bursa Efek melalui sistem ETP (Electronic Trading Platform) dan Transaksi di luar Bursa Efek (over the counter).
Ketujuh, berpotensi memperoleh capital gain dalam hal sukuk ritel dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli setelah memperhitungkan biaya transaksi di Pasar Sekunder.
Kedelapan, dapat dipinjamkan atau digadaikan kepada pihak lain, termasuk jaminan dalam rangka transaksi efek, sesuai kebijakan dan mengikuti ketentuan serta persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak.
Kesembilan, berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
Kesepuluh, turut serta mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Istilah dalam Sukuk Ritel
Melansir Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel seri sebelumnya, yakni SR017, berikut definisi dan singkatan terkait penerbitan Sukuk Ritel :
- Agen Pembayar : Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen pembayar Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel dari Pemerintah, dan membayarkan Imbalan/Kupon dan/atau Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Agen Penata Usaha/Central Registry: Bank Indonesia yang melakukan fungsi sebagai agen penata usaha, untuk melaksanakan kegiatan penatausahaan yang mencakup antara lain kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen Sukuk Negara Ritel sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN.
- Akad : Perjanjian tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- Akad Ijarah : Akad di mana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya, menyewakan hak atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga sewa dan periode sewa yang disepakati.
- Akad Ijarah Asset To Be Leased : Akad Ijarah yang Objek Ijarah Asset To Be Leased-nya sudah ditentukan spesifikasinya, dan sebagian Objek Ijarah Asset To Be Leased sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi penyerahan keseluruhan Objek Ijarah Asset To Be Leased dilakukan pada masa yang akan datang sesuai kesepakatan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) : Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Aset SBSN : Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dan objek pembiayaan SBSN berupa Proyek Pemerintah yang memiliki nilai ekonomis, yang dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
- Bank/Pos Persepsi : Bank umum dan kantor pos yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.
- Barang Milik Negara (BMN) : Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Bursa Efek : Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, atau pengganti dan/atau penerus haknya atau bursa lain yang akan ditentukan kemudian dimana Sukuk Negara Ritel dicatatkan.
- Hak Manfaat : Hak untuk memiliki dan mendapatkan hak penuh atas pemanfaatan suatu aset tanpa perlu dilakukan pendaftaran atas kepemilikan dan hak tersebut.
- Hari Kalender : Setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
- Hari Kerja : Hari di mana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
- Imbalan/Kupon : Pembayaran yang dapat berupa sewa, bagi hasil atau margin, atau bentuk pembayaran lainnya sesuai dengan akad penerbitan Sukuk Negara Ritel, yang diberikan kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel sampai dengan berakhirnya periode Sukuk Negara Ritel.
- Investor : Individu yang namanya tercatat pada Central Registry dan Sub-Registry sebagai Pemilik Sukuk Negara Ritel.
- Investor Domestik : Orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI), perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi baik Indonesia maupun asing, yang didirikan atau bertempat kedudukan di wilayah Republik Indonesia dan memenuhi kriteria domestik pada digit ketiga kode Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification/SID).
- Kode Billing : Kode identifikasi yang diterbitkan oleh sistem billing atas jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak/ Wajib Bayar/ Wajib Setor.
- KTP : Kartu Tanda Penduduk.
- Lembaga Persepsi Lainnya : Lembaga selain Bank/Pos Persepsi yang ditunjuk untuk menyediakan layanan setoran penerimaan negara sebagai agen penerimaan (collecting agent) dalam sistem penerimaan negara menggunakan surat setoran elektronik.
- Masa Penawaran : Periode pengumpulan Pemesanan Pembelian Sukuk Negara Ritel dari para calon Investor.
- Minimum Holding Period (atau disingkat MHP) : Periode dimana kepemilikan Sukuk Negara Ritel tidak dapat diperjualbelikan, dialihkan, dan/atau dipindahbukukan kepada pihak lain yaitu periode yang dimulai sejak Tanggal Setelmen sampai dengan Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon ketiga.
- Mitra Distribusi : Bank, Perusahaan Efek, dan/atau perusahaan financial technology yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melaksanakan pemasaran, penawaran dan/atau penjualan Sukuk Negara Ritel sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dari Memorandum Informasi ini.
- Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel : Nilai yang tercantum dalam sertifikat jumbo dan/atau Ketentuan dan Syarat Sukuk Negara Ritel. Nilai Nominal per unit SR018 ditetapkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Nomor Tunggal Identitas Pemodal/Single Investor Identification (SID) : Kode tunggal dan khusus yang diterbitkan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (”KSEI”) yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
- Objek Ijarah Asset To Be Leased : Aset SBSN dengan jenis, nilai, dan spesifikasi tertentu yang disewa oleh Pemerintah dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dengan Akad Ijarah Asset To Be Leased untuk digunakan dalam kegiatan umum pemerintahan dan/atau untuk kepentingan Pemerintah dan/atau untuk kepentingan umum.
- Partisipan/Nasabah SubRegistry : Pihak yang memiliki rekening surat berharga di Sub Registry baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasar Perdana : Kegiatan penawaran dan penjualan Sukuk Negara Ritel Seri Sukuk Ritel dilakukan di wilayah Indonesia untuk pertama kali.
- Pasar Sekunder : Kegiatan perdagangan Sukuk Negara Ritel yang sebelumnya telah dijual di Pasar Perdana.
- Pemerintah : Pemerintah Pusat Republik Indonesia c.q. Menteri Keuangan Republik Indonesia.
- Pemesanan Pembelian : Pengajuan pemesanan pembelian Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana oleh calon Investor kepada mitra distribusi. Pemilik Sukuk Negara Ritel: Individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga yang namanya tercatat pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan Sub-Registry sebagai pemilik Sukuk Negara Ritel.
- Penatausahaan : Kegiatan pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel.
- Penjatahan Sukuk Negara Ritel : Penetapan alokasi Sukuk Negara Ritel yang diperoleh setiap pemesan sesuai dengan hasil penjualan Sukuk Negara Ritel.
- Perusahaan Penerbit SBSN : Badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 168), untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.
- Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia: Perusahaan Penerbit SBSN yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 350).
- Proyek : Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6735), yang merupakan bagian ari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga, yang telah mendapatkan alokasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 129/PMK.08/2011 tentang Penggunaan Proyek sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 502).
- Registry : Pihak yang melakukan kegiatan Penatausahaan Sukuk Negara Ritel, yang terdiri dari Central Registry dan Sub-Registry.
- Setelmen : Penyelesaian transaksi Sukuk Negara Ritel yang terdiri dari setelmen dana dan setelmen kepemilikan Sukuk Negara Ritel.
- Sistem Elektronik : Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang disediakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Mitra Distribusi.
- Sub-Registry : Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk membantu pelaksanaan fungsi Penatausahaan Sukuk Negara Ritel Seri SR017 untuk kepentingan Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR017.
- Sukuk Negara Ritel : SBSN yang dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia (WNI) melalui Mitra Distribusi.
- Sukuk Negara Ritel Seri SR017 atau disebut juga SR017 : Sukuk Negara Ritel yang diterbitkan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia pada kuartal III tahun 2022 dengan menggunakan Akad Ijarah Asset To Be Leased. Surat Berharga Syariah Negara (atau disingkat SBSN): Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah Surat Berharga Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.
- Tanggal Jatuh Tempo : Tanggal pada saat Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel Seri SR017 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia melalui Pemerintah kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR017 yang tercatat pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan Sub Registry pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (record date).
- Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon : Tanggal pada saat Imbalan/Kupon Sukuk Negara Ritel Seri SR017 jatuh tempo dan wajib dibayar oleh Pemerintah kepada Pemilik Sukuk Negara Ritel yang tercatat pada sistem penatausahaan Bank Indonesia dan Sub-Registry pada Tanggal Pencatatan Kepemilikan (record date).
- Tanggal Pencatatan Kepemilikan (record date): 2 (dua) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Imbalan/Kupon atau Tanggal Jatuh Tempo.
- Tanggal Penerbitan : Tanggal dilakukannya penerbitan Sukuk Negara Ritel yang jatuh bersamaan dengan Tanggal Setelmen.
- Tanggal Penjatahan : Tanggal penetapan alokasi Sukuk Negara Ritel yang diperoleh setiap pemesan sesuai dengan hasil penjualan Sukuk Negara Ritel.
- Tanggal Setelmen : Tanggal dilakukannya pembayaran dana pembelian Sukuk Negara Ritel oleh pembeli Sukuk Negara Ritel ke rekening Pemerintah di Bank Indonesia dan pencatatan Sukuk Negara Ritel atas nama pembeli pada sistem Penatausahaan Bank Indonesia dan Sub-Registry.
- Transaksi di luar Bursa Efek (over the counter) : Transaksi antar perusahaan efek atau antara perusahaan efek dengan pihak lain yang tidak diatur oleh Bursa Efek, dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek.
- Undang-Undang APBN : Undang-Undang Republik Indonesia tentang APBN yang diterbitkan setiap tahun berikut perubahannya.
- Undang-Undang SBSN : Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4852).
- Wali Amanat : Pihak yang mewakili kepentingan Pemilik Sukuk Negara Ritel sesuai dengan ketentuan Undang-Undang SBSN yaitu Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia.
Pertanyaan terkait Sukuk Ritel
Anda baru mulai berinvestasi, dan mempertimbangkan untuk berinvestasi di Sukuk Ritel namun belum cukup mengerti? Klik di sini untuk dapat melakukan konsultasi dengan Advisor kami untuk dapat berdiskusi mengenai Sukuk Ritel, SBN, atau instrumen investasi lainnya.
Source:
https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/69
